 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
JAKARTA - Pimpinan partai politik (parpol) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyesalkan maraknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.
"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.
Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.
Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.
Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle.
----------------------
Posted : kyw
Sumber : okezone.com
Tidak ada komentar: