"Kita akan menyetujui sepanjang tidak mengekang demokrasi. Buat apa kalau kontrak politik tapi mengekang partai koalisi," ujar Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2011).
Hal senada disampaikan oleh Sekjen PKS, Anis Matta. Anis tak mau ada perombakan total pada kontrak koalisi. Apalagi jika ada klausul yang mewajibkan koalisi mematuhi kesepakatan setgab.
"Secara prinsip buat PKS kontrak yang lama sudah bagus, tidak perlu diubah. Kita belum bersikap karena belum diberikan draf kontrak yang baru," tutur Anis.
Menurut Anis, koalisi hanya perlu sedikit sentuhan niat baik membina komunikasi . Karena selama ini komunikasi sesama partai koalisi tergolong dingin.
"Selama ini masalah di koalisi itu lebih banyak pada masalah komunikasi. Contohnya dalam angket pajak,kita diajak ikut sama demokrat, tiba-tiba diajak mundur," keluh Anis.
Ia pun tak bisa banyak menjanjikan kesetujuan untuk meneken kontrak koalisi yang baru. "Kok katanya kalau tidak mau kontrak baru keluar saja. Mau gambarannya seperti apa kalau lihat teksnya mau bagaimana?" tegasnya.(van/mad)
Sumber: http://www.detiknews.com
Tidak ada komentar: