Dimyati mengatakan, dana hibah yang dikucurkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada 2011 meningkat dratis dibanding dana hibah tahun 2009 yang hanya Rp14 Miliar. “Artinya ada lonjakan kenaikan hingga mencapai 2.500 persen ini sangat pantastis dan perlu dipertanyakan,” tukasnya seperti diberitakan Bantenpost.
Selain itu, kata Dimyati, pihaknya juga menemukan ada 3 pola desain yang menarik yang perlu di dalami lebih jauh oleh KPK.
Pertama penentuan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan dana hibah. Kedua, penentuan nilai besaran dana hibah yang diberikan dan ketiga, pola pencairan dana hibah.
Dimyati mengungkapkan, dari anggaran Rp340.463.000.000,- sampai bulan Agustus 2011 anggaran yang sudah terealisir Rp207,016,894,200.00 yang belum terrealisir Rp133,446,105,800.00.
“Dari anggaran yang belum terealisir tersebut ternyata tidak punya basis massa yang jelas, walaupun peruntukan anggaran tersebut mempunyai urgensi yang tinggi semisal untuk lembaga pendidikan dan sejenisnya,” ketusnya.
Dari pola-pola yang ada tersebut, lanjut Dimyati semakin menimbulkan pertanyaan apa sesungguhnya yang terjadi dibalik desain, peruntukan, besaran dan pola pencairan dana hibah semacam itu.
“Apakah desain ini dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat Banten ataukah ada motif yang lain yang bisa menjawab nantinya adalah sejarah,” tandasnya.
Menurut catatan ICW, dana hibah itu antara lain mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut.
Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banten pimpinan Andhika Hazrumy, anak Atut, menerima Rp1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rossi, menantu Atut, mendapat Rp1,5 miliar.
Himpaudi Banten yang juga dipimpin Ade Rossi, mendapat Rp3 miliar. KONI Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut, kebagian Rp750 juta.
Menanggapi tudingan ini, Atut Chosiyah menilai ada yang mempolitiasi penggunaan dana belanja hibah Rp 340,46 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2011
“Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada (Pilgub Banten-red) ini diributkan,” kata Atut seusai pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Banten Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (16/8). [mah][Sumber: www.inilah.com/28/9/2011 ]
Tidak ada komentar: