"Tapi memang harus dipastikan kewenangan dan sistem kerja kementeriannya. Jangan sampai malah nanti saling mengganjal karena merasa sama-sama memiliki kewenangan dari presiden, merasa punya otoritas, akhirnya tidak koordinasi malah menjadi masalah," ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid.
Hal itu dikatakan Hidayat, di sela-sela rapimnas tertutup PKS, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).
"Saya berharap presiden juga sekaligus ketika menunjuk wakil menteri juga memberi kewenangan yang pasti. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana koordinasi dengan menteri supaya tidak terjadi hal-hal yang bikin kagok antara menteri dan wakil menterinya itu," imbuh Hidayat.
Hidayat menambahkan, adanya wakil menteri mungkin adalah strategi Presiden untuk membuat kabinet semakin efektif. Dia berpendapat, ada beberapa pos menteri yang memang memerlukan penguatan.
"Misalnya Menteri Kesehatan, kita tahu beliau sedang sakit. Kemudian Menbudpar mungkin diperlukan sebuah terobosan agar Indonesia kita dikenal dengan baik di dunia internasional. Masak pertanyaannya cuma 'Are you Malaysia?' Kemudian kalau kementerian luar negeri itu saya tidak tahu alasannya. Tapi intinya saya bisa memastikan itu bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan dan memaksimalkan kinerja suntikan baru dengan menghadirkan wakil menteri," papar Hidayat. [Sumber: pk-sejahtera.org/17/10/2011]
Tidak ada komentar: