 |
| Tifatul Sembiring |
Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.
Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).
Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).
Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.
Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.
Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.
Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]
Tidak ada komentar: