PKS

Jakarta: Masih banyaknya korban banjir yang bertahan di rumah masing-masing, membuat Partai Keadilan Sejahtera berinisiatif mendatangi mereka dan memberikan bantuan secara langsung.

Seperti yang dilakukan Adi, kader PKS yang tinggal di bilangan Jagakarsa. Adi bersama kader PKS lainnya mendatangi warga di Jl. Tohir RT 03 RW 05 Lenteng Agung, Kecamatan Pasar Minggu, Jumat (18/1). Ia membagikan sarapan pagi kepada para korban banjir berupa bubur dan teh manis.

Menurut Adi, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pada korban banjir, PKS mendirikan dapur umum. "Alhamdulillah PKS sudah mendirikan dapur umum. Ibu-ibunya memasak dan menyiapkan makanan untuk warga, sedangkan bapak-bapaknya mengantarkan langsung pada warga," terang Adi.

Selain memberi makanan, PKS juga mendatangi warga yang sedang sakit di rumah  mereka. Seperti yang dilakukan kader PKS bernama Sumi yang berkeliling bersama seorang dokter di lokasi banjir Kebayoran Baru. Umumnya, warga menderita gatal-gatal, batuk dan flu.

Menurut Ketua Bidang Lembaga Sosial PKS Jakarta Selatan Ir. Rahadi, PKS memang mengambil inisiatif untuk mendatangi warga, karena tidak seluruh daerah terdampak banjir tinggi, sehingga warga masih beraktifitas di rumah masing-masing. "Meski banjir di daerah mereka tidak dalam, bagaimana pun, mereka juga korban banjir yang perlu ditolong, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara para korban banjir karena tidak menerima bantuan," jelasnya.

Sumber: [Andhini/wtr6/metrotvnews.com]

Jakarta - Belajar dari kekalahan Pilkada DKI 2007, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi akan menggalang koalisi dengan parpol lain di 2012. Sehingga beban bisa lebih terdistribusi dan lebih ringan memenangi pertarungan.

Milad (hari jadi) PKS ke-13 sukses digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (17/4). Milad ini bisa dibaca sebagai show of force dengan muatan kepentingan untuk pemanasan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012.

Sementara parpol lain seperti Gerindra, Golkar, Hanura dan Demokrat masih melakukan strategi inventarisasi calon dan penguatan konsolidasi, PKS sudah memastikan calon gubernurnya, Triwisaksana.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menegaskan, calon gubernur yang nanti diusung memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan partai pendukung koalisi.

Para analis melihat, PKS tidak akan mengulangi kesalahan seperti 2007 yang dikeroyok hampir semua parpol nasionalis dalam Pilkada DKI. PKS nampak bersikap realistis memikirkan koalisi dengan parpol lain dalam Pilkada kali ini.

''PKS kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain,''kata Mohamad Nabil dari Centre for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta. Karena itu, pada Pilkada 2012, PKS menargetkan untuk memimpin Ibukota dan juga kemenangan pada pemilu 2014.

Dalam pilkada DKI 2007, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memang kalah. Tetapi, pasangan yang diusung PKS itu dianggap telah ‘memenangi’ demokrasi yang tengah bertumbuh di negeri ini. PKS menilai, mereka kalah amat terhormat dan kalah dengan jiwa besar.

PKS tampaknya berharap mendulang kemenangan pada Pilgub DKI Jakarta kali ini seperti sukses yang diraih di Jawa Barat. Dalam konteks PKS di DKI Jakarta dan Tanah Air secara umum itu, ada dua hal yang menjadi fenomena menarik. Pertama, keberhasilan PKS yang perlu memperoleh perhatian khusus.

Keberhasilan PKS dalam mengubah strategi pada Pemilu 2004 menunjukkan isu fundamentalisme bukan merupakan komoditas ideologis yang dapat menjadi landasan politik.

PKS tampaknya memperoleh suara dari kalangan Islam terdidik dan masyarakat kelas menengah perkotaan. Hal itu merupakan fenomena masyarakat kota yang rasional dalam memilih partai dibanding masyarakat pedesaan.

Namun belakangan ini, PKS mendapat ‘pukulan dari dalam’ menyusul laporan dugaan korupsi ke KPK oleh elite PKS sebagaimana yang dilakukan mantan tokoh seniornya Yusuf Supendi, imbas kasus Arifinto dan konflik internal yang masih mengganjal.

Kedua, PKS mulai bergeser dengan isu clean government dan good governance dan tak lagi mengusung isu syariat Islam. Dibanding Pemilu 1999, modernisasi partai ini merupakan salah satu faktor penting untuk makin memperluas konstituensi politik.

Dengan platform untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan sejahtera, PKS memperoleh lebih dari 50 persen kursi DPR di Jakarta, menunjukkan besarnya harapan publik pada upaya panghapusan KKN dan kemiskinan.

Dalam Pilkada 2012 di DKI Jakarta ini, PKS harus bertarung dengan agenda dan persiapan yang lebih matang dan rapi, sehingga peluangnya untuk menang tetap terbuka.

“Sebagai partai petarung, PKS telah teruji, parpol pesaing tak boleh meremehkan peluang kandidat PKS kali ini yang relatif muda,” kata Abdurahman, peneliti muda pada Madjid Politika, Jakarta. [mdr]

http://inilah.com

PKS Taktakan, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan PKS hanya mendapat suara sebesar 3,7 persen jika pemilu dilaksanakan saat ini.

Hasil survei LSI tersebut dinilai selalu merendahkan PKS. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, menyebutkan sejak dulu LSI memang selalu merendahkan PKS dengan prediksi perolehan suara yang rendah.

"Saya ingat betul saat saya menjadi Presiden PKS menjelang pemilu 2004, mereka (LSI) melaunching hasil survei terkait keterpilihan partai-partai dan selalu hasilnya suara PKS rendah," keluh Hidayat saat berbincang dengan INILAH.COM di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2012).

Saat itu, kata Hidayat, suara PKS hanya diprediksi naik dari 1,3 persen pada Pemilu 1999 hanya menjadi 3 persen. "Tapi nyatanya PKS dapat lebih dari 7 persen," tegas Hidayat.

Menurut Hidayat, dengan bercermin dari pengalaman itu sebaiknya LSI juga berkaca agar tidak lagi salah dalam memprediksi dan selalu menganggap lembaga yang selalu benar.

Seperti diberitakan, LSI merilis hasil survei terkini dengan menempatkan PKS di urutan kedelapan dengan perolehan 3,7 persen. [mah][Sumber: inilah.com]

Anis Byarwati, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan

JAKARTA - Setelah dikejutkan dengan laporan dari United Nations of Development Program (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia yang rendah, kini kejutan lain datang.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyebutkan, hingga tahun 2010 lalu jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf jumlahnya mencapai 5 juta lebih.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan, Anis Byarwati menyatakan keprihatinan mendalam atas realita tersebut. Dibalik hingar bingar program pembangunan yang dijalankan pemerintah, ternyata masih terdapat jutaan rakyatnya yang terbelakang secara pengetahuan.

"Angka buta aksara di kalangan perempuan Indonesia masih tinggi. Kemendikbud tahun 2010 menyebutkan ada 5,3 juta perempuan Indonesia berusia diatas 15 tahun yang masih buta aksara. Angka itu jelas  tidak kecil," jelas Anis dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (30/12/2011).

Menurutnya,  angka tersebut boleh jadi merupakan fenomena gunung es. Artinya, dalam jumlah riil bisa jadi lebih banyak perempuan Indonesia yang buta aksara. Kondisi itu, sambung Anis, disebabkan karena banyaknya perempuan Indonesia yang terpaksa tidak sekolah atau putus sekolah. Dan kemiskinan keluarga Indonesia adalah pangkal tak mampunya perempuan Indonesia bersekolah.

Lembaga Internasional, The Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) tahun 2008 menyebutkan 70 persen siswa yang tidak bersekolah disebabkan karena ketidakmampuan keuangan.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2009  menyebutkan,  keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan, seperti biaya transportasi, buku, dan seragam sekolah.

Laporan Bappenas (2009) juga menyatakan, pada tujuan ketiga dari target sasaran. MDGs (Millenium Development Goals), yakni  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,  rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok umur  15-24 tahun dilaporkan telah tercapai. Indeks Partisipasi Gender (IPG), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan melek huruf tersebut, untuk kelompok umur 15-24 tahun hampir mendekati angka 100.

Dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Di 15 Provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok umur ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki. "Data itu sungguh paradoks dengan laporan MDGs  2010," pungkas Anis. (ful) [Sumber: Muhammad Saifullah - Okezone.com]

Surabaya - Kenyataan bahwa Jatim sebagai wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia benar-benar memprihatinkan dan membuat miris kader PKS Jatim.

Ini terkait data yang baru dirilis Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, di Jatim hingga September 2011, tercatat ada 4.318 kasus AIDS.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Bali menempati posisi paling bawah di daftar 5 besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus.

"Kami terkejut dengan data terbaru itu. Benar-benar membuat miris. Hal ini mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua, terutama Pemprov Jatim," kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim Dwi Sulistyorini, Kamis (1/12/2011).

Menurut Dwi, selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom) dan sebab-sebab yang lain. Tapi suka tidak suka harus diakui bahwa perilaku seksual menyimpanglah yang menjadi biang kerok utama persebaran HIV/AIDS di masyarakat.

"Kalau ingin menanggulangi HIV/AIDS, menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat. Gampangnya, perzinaan yang semakin terang terangan dan gonta-ganti pasangan, harus dihentikan. Kami menyerukan untuk kembali memperkuat kesetiaan pada pasangan masing-masing. Tidak boleh lagi 'jajan' sembarangan," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Surabaya ini berharap Jatim tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi. Tercatat ada 147 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu. Yang ironis, penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka 'jajan' di luar, meski sudah punya istri.

Masalah kesetiaan pada pasangan ini penting dipertimbangkan untuk digencarkan kampanyenya. Pihaknya termasuk yang kurang setuju kampanye penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini sudah dijalankan banyak kalangan, yang sayangnya terkesan seperti melegalkan free sex, seperti aksi bagi-bagi kondom dan sebagainya.

"Kampanye seperti itu tentu saja ada baiknya. Tapi bila tidak tepat porsinya, justru akan dianggap melegalkan perzinaan dan pada gilirannya malah akan menumbuhsuburkan perilaku seks menyimpang. Padahal inilah biang kerok melebarnya penyebaran HIV/AIDS," katanya. [beritajatim.com/INILAH.COM]

Sejumlah pekerja menjemur ikan asin di Perkampungan Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad (11/9). Saat ini harga ikan asin di Ibu Kota merosot tajam, sekitar 40 persen. (Republika/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA – Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan untuk membuka kran impor ikan. Pemerintah beralasan kebijakan ini akan dilakukan untuk mendukung industri.

Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengaku heran dengan kebijakan di bawah menteri yang baru. Kebijakan tersebut dinilainya tidak pro rakyat. “Kebijakan menteri sebelumnya, Fadel Muhammad sebenarnya sudah bagus dan pro nelayan. Kebijakannya seharusnya kan dilanjutkan,” katanya saat dihubungi Republika, Kamis (1/12).

Jangan-jangan, lanjut dia, ada tekanan dari pihak lain terkait posisi dan kebijakan yang harus diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau mau impor, sekedarnya saja, karena kita tidak tahu juga kalau ada tekanan dari pihak lain,” katanya sedikit pasrah dengan kebijakan yang dinilainya akan merugikan para nelayan lokal.

Kalau alasan impor ikan dilakukan karena ongkos bahan baku pemindangan jauh lebih murah dibandingkan mendatangkan bahan baku pemindangan dari Indonesia Timur, ia beranggapan alasan itu tidak masuk akal. Kalau alasan itu digunakan, maka seharusnya tata niaga perhubungan yang harus diperbaiki.

“Memang benar kalau biaya impor lebih murah, tapi apakah impor menjadi solusi yang benar dan baik? Coba perhubungan kita diperbaiki mungkin ongkos bahan baku dari Indonesia Timur tidak menjadi mahal dan lebih efisien,” ujar Winarno. [Sumber: REPUBLIKA.CO.ID]

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan pemerintah terkait angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

Usulan pemerintah itu masuk dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang telah diserahkan ke DPR.

"Kalau semua fraksi itu bersepakat di angka 4 persen, yah PKS no problem karena yang kita tawarkan dari awal antara 3 sampai 4," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Komplek DPR, Kamis (27/10/2011).

Meski demikian, kata Mahfudz, jika tetap masih ada fraksi yang keberatan atas usulan itu, pihaknya bersedia menurunkan ambang batas. PKS berpendapat angka minimal yakni 3 persen.

Menurut Mahfudz, angka 3 persen adalah angka terbaik lantaran berada di titik tengah antara usulan pemerintah yakni 4 persen dengan keinginan beberapa fraksi di angka 2,5 persen.

"Apakah mereka mau bergerak satu langkah ke angka 3. Kalau mau, itu mempermudah. Yang jelas, jangan sampai persoalan ini divoting. Kalau divoting, efek kontraksi politiknya lebih besar," ucap Ketua Komisi I itu.[Sumber: Sandro Gatra, A. Wisnubrata - kompas.com/Kamis, 27/10/2011]

Jakarta - PKS berbangga diri dengan kemunculan nama Hidayat Nur Wahid di survei Capres. Apalagi nama Hidayat dalam survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) berada di atas Sri Mulyani, Ani Yudhoyono, Anas Urabaningrum, dan Hatta Rajasa. PKS yakin publik suka sosok yang tenang.

"Itu menunjukkan publik menerima figur PKS yang tenang, rasional, kompeten di bidangnya," kata Anggota Dewan Pakar PKS, Agoes Kooshartoro dalam siaran pers yang diterima detikcom melalui surat elektronik, Sabtu (29/10/2011).

Namun diakui Agoes, nama Hidayat masih jauh di bawah nama-nama seperti Prabowo, Megawati, Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Sri Sultan. Namun dengan sosok Hidayat, dinilai memiliki potensi ke depan.

"HNW selaku Ketua BKSAP berperan menggolkan Ketua DPR RI sebagai Presiden Parlemen Islam (OKI) dengan lobi internasional. Ia bukan sosok yang vulgar dan suka ancam-mengancam atau memancing kontroversi," terangnya.

Masih dalam siaran pers yang sama, menurut Direktur CIR, Sapto Waluyo terkait hasil survei, dalam komunikasi politik PKS harus terus memperbaiki diri. Elite PKS jangan memancing keributan dengan partai lain atau ormas tertentu.

Masih ada massa yang belum memutuskan untuk memilih. PKS dalam hasil survei Reform Institute memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sekitar 7,36 persen di bawah Golkar, PD, dan PDIP.

"Ini merupakan warning keras agar elite PKS memperbaiki komunikasi politik yang buruk, karena tidak hanya merusak hubungan dengan partai lain atau ormas, juga menimbulkan kegalauan di kalangan kader atau simpatisan. PKS belum punya basis sosial yang kokoh, mayoritas pemilihnya kalangan urban dan terdidik, sehingga sangat kritis dengan isu dan perilaku kontroversial," ujar Sapto.(ndr/ken)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]

Jakarta - Isu miring tengah menerpa PKS. Partai kader ini disebut-sebut retak pasca reshuffle KIB II. Ada pihak yang ingin tetap di koalisi dan ada juga yang ingin keluar dari koalisi. Alhasil isu pun merebak, PKS pecah. Benarkah?

"Itu kompor dari rekan partai lain," bantah politikus PKS Hidayat Nur Wahid saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (29/10/2011).

Kabar yang beredar, kubu di PKS yang ingin keluar dari koalisi diwakili Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dikabarkan juga ada beberapa anggota majelis syuro yang sudah merapat ke kubu Anis. Salah satu pemicunya hilangnya jatah kursi PKS di kabinet, walau ada kabar menyebutkan bahwa sejak lama kubu Anis ingin keluar dari koalisi.

Sedang yang memilih bertahan di kabinet diwakili oleh kubu Tifatul Sembiring dan menteri PKS yang di kabinet, dengan didukung Presiden PKS Luthfi Hasan. Alasan kubu ini bertahan, melihat kondisi PKS lebih realistis untuk terus berada di kabinet.

Sementara posisi Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin yang menentukan belum terbaca. Semua bergantung pada rapat majelis syuro yang akan digelar usai lebaran nanti.

Namun saat dikonfirmasi kabar yang beredar itu, Hidayat membantah. Dia menegaskan, di PKS tidak ada kubu-kubuan. Isu itu hanya dilempar oleh pihak yang tidak suka dengan kiprah PKS.

"PKS tetap solid dan enggak ribut," tegasnya.

Menurut Hidayat, PKS tetap solid karena adanya majelis syuro. Nanti di sana majelis syuro akan diputuskan semuanya. "Kita semua menunggu keputusan majelis syuro," tutur Hidayat yang juga anggota majelis syuro PKS ini.(ndr/lh)[Sumber: Indra Subagja - detikNews.com/29/10/2011]

JAKARTA - Sejak Rabu (19/10/2011) ini, kekosongan kursi tiga orang anggota Fraksi PKS DPR RI akan terisi, dengan dilantiknya tiga orang pengganti anggota dewan sebelumnya.

Seperti diketahui, Arifinto dan Misbakhun, sudah mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI. Sementara Ustadzah Yoyoh Yusroh meninggal dunia, karena kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu lalu.

Ketiga anggota Fraksi PKS dari Pergantian Antarwaktu (PAW) itu adalah Mardani Ali Sera, berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII ,yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten III.

Sementara Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan Muhammad Firdaus.

Pelantikan ketiga orang itu disambut gembira Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal. "Tentunya, kami sangat bergembira. Setelah proses PAW yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, akhirnya mereka dilantik pada hari ini," ujar Kamal.

Pelantikan tersebut, lanjut Kamal, diharapkan akan memberi energi baru bagi Fraksi PKS dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Dia yakin, kehadiran ketiganya nanti akan memberikan sumbangsih yang besar kepada rakyat dan negara ini.

"Kami yakin, kehadiran mereka di panggung DPR akan mengoptimalkan kinerja-kinerja kami selama ini, tak hanya di DPR tapi bagi Dapil mereka masing-masing," pungkas Kamal. [Sumber: Imam Prihadiyoko | Agus Mulyadi | 19/10/2011 - kompas.com]

Anis Byarwati, S.Ag, M.Si

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung sepenuhnya pencapaian target-target MDGs (Millenium Development Goals) pada tahun 2015 yang dicanangkan pemerintah Indonesia. PKS bertekad untuk terus berkonstribusi dan bekerja keras agar Indonesia mampu mencapai MDGs. Wujud komitmen tersebut antara lain melalui program pengokohan keluarga sebagai tulang punggung bangsa.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.  Menurut Anis, dalam setahun terakhir, PKS telah menggerakkan kader-kader perempuannya di seluruh Indonesia untuk aktif mengembangkan berbagai upaya peningkatan ekonomi keluarga, mencerdaskan, dan meningkatkan keterampilan anggota keluarga. Semua upaya itu dilakukan melalui Pos Wanita Keadilan Berbasis Ekonomi dan Pendidikan (Pos WK PPE).

Tak hanya sampai di situ, kader-kader perempuan PKS pun berkomitmen mengokohkan simpul-simpul ikatan dalam keluarga Indonesia melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang diinisiasi dan dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat setempat.

“PKS yakin bahwa berbagai target MDGs bisa dicapai melalui pengokohan keluarga Indonesia. Kekokohan yang dimaksud bukan sekedar kokoh secara spiritual dan mental, tetapi juga kokoh secara ekonomi, terampil, cerdas, berpendidikan, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks”, jelas Anis.

Lebih lanjut Anis mengatakan, untuk memperkuat program-program tersebut, secara resmi akan diluncurkan melalui sebuah acara Launching Pos WK PPE dan RKI, pada Ahad, 16 Oktober 2011, di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat. Hadir untuk meresmikan acara itu, Presiden PKS, Luthfi Hassan Ishaq, MA; Walikota Depok, DR. Nurmahmudi Ismail dan istri;  dan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, Anis Byarwati, S.Ag, M.Si. Acara launching tersebut juga dimeriahkan dengan aneka lomba dan seminar dengan tema “Perempuan Kreatif, Keluarga Sejahtera”.

“Kita harus optimis, bangsa ini bisa sejahtera. Dan itu harus dimulai dari keluarga”,  tambah Anis.

Walaupun krisis keuangan global 2007/2008 telah menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa, yaitu 4-5% setelah krisis dibandingkan 5-6% sebelum krisis (Bappenas, 2010), tetapi bangsa ini tidak boleh pantang mundur. Pemerintah Indonesia secara bertahap bersama-sama masyarakat terus melakukan pembenahan dan pembangunan sebagai wujud komitmennya mencapai dunia yang lebih adil dan sejahtera.


Jakarta, 15 Oktober  2011


Anis Byarwati, S.Ag, M.Si
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti dan mengangkat beberapa wakil menteri dalam reshuffle kali ini. Menteri dan wakil menteri yang sama-sama memiliki kewenangan dari Presiden diharapkan tidak saling mengganjal.

"Tapi memang harus dipastikan kewenangan dan sistem kerja kementeriannya. Jangan sampai malah nanti saling mengganjal karena merasa sama-sama memiliki kewenangan dari presiden, merasa punya otoritas, akhirnya tidak koordinasi malah menjadi masalah," ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid.

Hal itu dikatakan Hidayat, di sela-sela rapimnas tertutup PKS, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2011).

"Saya berharap presiden juga sekaligus ketika menunjuk wakil menteri juga memberi kewenangan yang pasti. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana koordinasi dengan menteri supaya tidak terjadi hal-hal yang bikin kagok antara menteri dan wakil menterinya itu," imbuh Hidayat.

Hidayat menambahkan, adanya wakil menteri mungkin adalah strategi Presiden untuk membuat kabinet semakin efektif. Dia berpendapat, ada beberapa pos menteri yang memang memerlukan penguatan.

"Misalnya Menteri Kesehatan, kita tahu beliau sedang sakit. Kemudian Menbudpar mungkin diperlukan sebuah terobosan agar Indonesia kita dikenal dengan baik di dunia internasional. Masak pertanyaannya cuma 'Are you Malaysia?' Kemudian kalau kementerian luar negeri itu saya tidak tahu alasannya. Tapi intinya saya bisa memastikan itu bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan dan memaksimalkan kinerja suntikan baru dengan menghadirkan wakil menteri," papar Hidayat. [Sumber: pk-sejahtera.org/17/10/2011]

Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS)

Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Grand Sahid Jakarta ditutup Sabtu (15/10) petang. Hasilnya bisa disimpulkan dalam tiga poin yang disampaikan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq kepada media menyikapi perkembangan politik nasional, termasuk persoalan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II).

Poin-poin tersebut adalah, Pertama, forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi.

Kedua, dalam merespon rencana reshuffle, sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Reshufle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono karena itu segala implikasi kebijakan  tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya,” tegas Luthfi.

Namun demikian, PKS berasumsi bahwa reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif kenegarawanan , profesionalisme dan transparansi. Reshuffle juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet  dalam menghadapi persoalan-persoalan yang membelit pemerintahan akhir-akhir ini dan asumsi tantangan yang akan datang. Dan hal itu akan sangat mempertaruhkan kredibilitas Presiden.

“PKS akan merespon langkah-langkah reshuffle tersebut secara proporsional pada forum Majelis  Syuro, berdasarkan opsi-opsi dan masukan-masukan Rapimnas ini,” tambah Luthfi.

Ketiga, seluruh Jajaran Pimpinan PKS dari Pusat hingga Daerah serta kader-kadernya selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun.[Sumber: pk-sejahtera.org/15/10/2011]

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan apakah partainya keluar atau tidak dari koalisi pendukung pemerintah akan ditentukan setelah Presiden Susilo Bambang mengumumkan hasil reshuffle atau perombakan kabinet.

"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.

Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.

"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.

Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.

"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].

1. Rp.1 Milyar untuk pembangunan infrastruktur tiap desa.
2. Penyediaan 1/2 juta Lapangan Kerja.
3. Penyediaan Pendidikan 100% Gratis sampai dengan SLTA/MA Negeri.
4. Penyediaan 1 unit traktor tiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
5. Penyediaan Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap di RSUD kamar kelas 3
6. Pengadaan sarana Olah Raga untuk umum di setiap Kecamatan
7. Penyediaan beras untuk masyarakat kurang mampu 15kg/bulan tiap KK
8. Penyediaan Kredit Usaha untuk kaum Ibu Rp.10 jt. tiap RW
9. Bantuan Dana Pengembangan Rp. 100 jt tiap Pondok Pesantren

Tifatul Sembiring

Jakarta - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.

Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.

Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.

Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.

Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa partainya tetap aman dalam pemerintahan SBY. Sebab, ada kesepakatan antara PKS dan SBY bahwa soal reshuffle kabinet harus dikomunikasikan terlebih dulu. Dan hingga saat ini, katanya, PKS belum melakukan pembahasan khusus soal perombakan kabinet dengan SBY.

"Kalau tidak dipanggil, itu aman berarti. Yang dipanggil-dipanggil itu yang tidak aman," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil kepada wartawan usai menghadiri pernikahan putri Tifatul di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2011) malam.

Nasir tampak optimis SBY tidak akan me-reshuffle kursi menteri PKS tanpa adanya komunikasi antara keduanya. Namun, jika memang terjadi sebaliknya, Nasir meminta SBY untuk menaati kesepakatan awalnya dengan PKS.

"Kita kembali ke kesepakatan awal, semua harus dikomunikasikan. Bukan kesepakatan partai, tapi memang kesepakatan bersama. Kalau ada yang diganti, harus dikomunikasikan," tuturnya.

"Saya yakin SBY akan tetap pada kesepakatan awal," imbuh Nasir.

Di sisi lain, jika reshuffle benar-benar dilakukan, Nasir berharap agar SBY berani menyampaikan alasannya ke publik. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui dengan jelas kebaikan dan keburukan menteri-menteri yang di-reshuffle.

"Juga harus dipublikasikan, supaya publik bisa tahu, menteri itu jelek, karena apa. Harus disampaikan ke publik, jangan disembunyikan, harus dijelaskan mengapa dia mengganti si A, mengganti si B. Tidak boleh sembunyi di balik hak prerogatif," ucapnya.

Sementara terkait pernyataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut isu reshuffle kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk Pemilu 2014, Nasir menyebutnya sebagai pendapat pribadi, bukan institusi PKS secara keseluruhan. Nasir meminta agar hal tersebut tidak diartikan sebagai perlawanan terhadap SBY.

"Kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris PKS, itu bisa dianggap personal, bukan mewakili institusional PKS. Tidak kemudian di era demokrasi sekarang, orang tidak boleh mengkritik dan sebagainya," terangnya.

"Jadi presiden itu harus melihat institusional, jangan personal. Kalau saya berpendapat berbeda misalnya, dengan partai, ya SBY dan teman Demokrat harus melihat institusi kepartaian," tandas Nasir. (nvc/lrn) [Sumber: Novi Christiastuti Adiputri - detikNews.com/09/10/2011].

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menghadiri resepsi pernikahan Nur Shabarina Sembiring, putri pertama Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Selain SBY, Wakil Presiden Boediono juga dijadwalkan hadir.

"Kalau RI-1 dan RI-2 pasti datang juga beberapa menteri juga akan datang, tapi saya belum tahu pasti nama menteri yang akan datang," kata staf Menkominfo, Nur Arif, di Sasono Langen Budaya, Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2011.

Dari pantuan VIVAnews.com, pengamanan di Sasono Langen Budaya sudah mulai diperketat. Sudah tampak kendaraan barakuda dan beberapa Pasukan Pengaman Presiden. Sementara, tamu juga mulai hadir.

Nur Shabarina dipersunting oleh Fathan Qastholani. Bertindak sebagai saksi dari putri Tifatul dalam akad nikah adalah Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata. Sama seperti Tifatul, Suharna juga merupakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai Keadilan Sejahtera. Tifatul merupakan mantan Presiden PKS.

Shabrina dan Fathan adalah kawan semasa belajar di Pondok Pesantren Nurul Fikri, Serang. Akad nikah keduanya pagi ini hanya dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai. Hanya ada beberapa tamu undangan yang berasal dari partai. (adi) [VIVAnews.com].

JAKARTA - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang menginginkan pimpinan KPK tak lagi dipilih oleh DPR mendapatkan kecaman keras dari Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy. Ia menilai manuver Busyro sebagai upaya mengutak-atik sistem hukum di Indonesia.

"Pak Busyro sedang memanfaatkan sentimen publik untuk mengutak-atik sistem hukum kita. Jika kemarin menghindari persidangan dengan komite etik, kini ingin menghilangkan kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK," kata legislator yang akrab disapa Aboe ini kepada JPNN, Sabtu (8/10).

Selain dinilai ingin mengutak-atik sistem hukum, pernyataan Busyro juga mendapat kecaman karena Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini dianggap lupa bahwa terpilihnya dia sebagai pimpinan KPK adalah atas kerja Komisi III DPR RI.

"Semoga Pak Busryo tidak jadi Maling Kundang, kacang yang lupa kulitnya. Kami dulu yang memilih beliau dan mendudukkan beliau jadi Ketua KPK, sekarang malah ingin menghilangkan kewenangan kami," cetusnya.

Dalam aturan mengenai pemilihan pimpinan KPK, DPR melalui Komisi III memang mempunyai hak untuk memilih pimpinan KPK dari beberapa calon yang disodorkan hasil seleksi Panitia Seleksi dibawah komanda Menteri Hukum dan HAM. Jika ingin menghilangkan kewenangan DPR untuk memilih pimpinan KPK, maka harus dilakukan judicial review terhadap aturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

"Saya persilahkan pak Busryo menempuh prosedur yang ada, bila ingin mengamputasi kewenangan DPR silahkan ajukan Judicial Review ke MK. Saya yakin beliau sangat paham mekanismenya, jangan asal melemparkan wacana KPK tidak akan lagi dipilih DPR," tegas Aboe.

Ditanya mengenai sikap Busyro yang terkesan reaktif terhadap DPR sejak kisruh pemeriksaan Banggar DPR oleh KPK, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga Busyro sedang panik lantaran citranya di DPR kian menurun.

"Bisa jadi, beliau sekarang sedang ketakutan, sebaba nama beliau tidak populer lagi di DPR, sehingga khawatir nanti tidak terpilih jadi ketua KPK bila pemilihan dilakukan di DPR. Semoga beliau tabah akan keadaan ini dan tidak panik dan reaksioner seperti sekarang," ujarnya. [Sumber: tas/jpnn.com/8/10/2011].

 Jakarta - Gencarnya terpaan media terhadap para kader partai tampaknya membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gerah. Guna menangkis serangan tersebut, PKS mencoba membangun benteng melalui pendidikan politik terhadap para anak kader dan simpatisannya.

Ratusan anak rata-rata usia sepuluh hingga belasan tahun tiba-tiba terhenti dari permainan yang panitia PKS Family Gathering fasilitasi. Perlahan mereka bersama para orangtuanya beranjak menuju depan panggung berukuran 12x8 meter untuk mendengarkan orasi pejabat tinggi PKS, dia adalah Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq.

"Yang harus diwaspadai di tengah remaja dan keluarga saat ini adalah maraknya media punishment (penghakiman oleh media)," tegas Luthfie dengan suara lantang ke arah tamu yang hadir, di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (2/10).

"Hati-hati, jangan terlalu cepat percaya terhadap pemberitaan media massa yang memberitakan umi, abi, atau teman umi abi kalian," sambungnya lagi.

Kekhawatiran dari yang disampaikan sang presiden partai ini bukan tanpa alasan. Ambil contoh beberapa kader partai berurusan dengan masalah hukum dan tindakan tak terpuji. Sebut saja Misbakun yang terjepit kasus LC bodong, istri bekas Wakapolri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti, yang belum jelas jejaknya sejak ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Deputi Gubernur Senior BI, anggota Komisi V Arifinto yang tertangkap basah jepretan kamera wartawan yang tengah asyik masyuk menonton film porno di tengah rapat paripurna, dan teranyar Tamsil Linrung yang tengah diperiksa KPK terkait isu mafia anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

"Jangan sampai pada pemberitaan yang masih tanda tanya bisa menganggu hubungan antar tetangga, keluarga, dan timbul saling tidak percaya," jelas Luthfie.

Bagi PKS menjaga mindset sebagai partai bersih dan mengandalkan soliditas antar mesin partai adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dia berharap dengan PKS Family Gathering mampu merekatkan tali percaya antar kader di tengah kepungan pemberitaan yang terus menyorot kadernya.

"Tantangan utama adalah menghilangkan rasa percaya anak terhadap media. Jangan sampai ada rasa tidak percaya antara anak dan orangtua, teman, atau kader lainnya," katanya.

Dalam orasinya dia menambahkan, di partai lain bisa jadi sesuatu hal yang biasa bila ayah, ibu, anak, saudara, bahkan pembatu memilih partai yang berbeda-beda.

"Tetapi khusus untuk PKS hanya satu kata berjuang hingga titik darah penghabisan. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan politik sejak dini," ujar Luthfie. (ahy/fiq) [Sumber: Andri Haryanto-detikNews]