ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Anis Matta

Video Rapat Pejabat Dukung Atut Beredar Luas



Serang: Pilkada Banten memang sudah berlalu. Tapi bukan berarti selesai semuanya. Baru-baru ini sebuah video rekaman yang berisi rapat pejabat setempat sedang memberikan instruksi kepada PNS bawahannya menghebohkan warga.

Instruksi pejabat daerah tersebut berisi perintah untuk memenangkan calon Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur. Ratu Atut Chosiyah adalah salah satu calon gubernur yang berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon wakil gubernur.

Rekaman video yang diterima Liputan6 SCTV, Senin (31/10), memperlihatkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten Eneng Nurcahyati meminta bawahannya untuk memenangkan gubernur incumbent Atut. Rekaman ini diperkirakan mulai merebak di media jejaring sosial Facebook dan Youtube, Sabtu (29/10) lalu.

Warga Serang, Ray Munzier menyanyangkan sikap pejabat publik yang terang-terangan memberikan dukungan di kantor dinas terhadap salah satu calon gubernur. Menurutnya, pejabat pemerintah seharusnya bersikap netral dan tidak terjebak dalam politik dukung-mendukung.

Ketika dikonfirmasi, Eneng Nurcahyati bersama para kepala bagian yang ada dalam rekaman tersebut tidak terlihat di kantornya. Termasuk, Kepala Badan Kepegawaian Banten. (ADI/Vin)[Sumber: Ariel Maranoes-Liputan6.com]

Panwas Banten Minta Perlindungan Kapolda

SERANG - Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Banten  meminta perlindungan dan pengamanan ekstra ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Pasalnya, ketua dan anggota Panwas  Banten merasa terancam setelah mengungkap berbagai kecurangan  pelaksanaan pemilukada Banten 2011.

Ketua Panwas Pemilukada Banten Haer Bustomi di Serang, Rabu (26/10)  mengungkapkan pihaknya sering  ditelepon oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Banten dan orang yang tidak dikenal setelah menyatakan ketidaknetralan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Muhadi, pada pemilukada Banten.  “Saya sering ditelepon baik pada waktu  pagi, siang maupun pada saat sore hari. Namun, semua telepon itu  tidak saya angkat,” kata Haer.

Haer mengaku akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana ditugaskan padanya kendati  banyak menerima pesan singkat (SMS)  yang mempertanyakan pernyataannya di media terkait tidak netralnya Sekda Banten  dan juga pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran pemilukada Banten.

Menurutnya, apa yang dialaminya itu merupakan  bagian dari dinamika dan konsekuensi tugas  yang diemban oleh para anggota Panwas Banten. Pihaknya juga tetap memikirkan keselamatan dirinya dan anggota Panwas yang lain.
“Kami terpaksa meminta pengamanan ekstra ke Kapolda Banten. Hal ini kami lakukan agar  seluruh anggota Panwas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan bisa bekerja dengan tenang. Kami meminta agar  Kapolda Banten  menambah pengamanan  di Kantor Panwas Banten,” katanya.

Secara terpisah, Kapolda Banten, Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengatakan, siap memberikan pengamanan ekstra kepada seluruh anggota Panwas Banten. “Pengamanan terhadap para anggota penyelenggara pemilukada merupakan kewajiban kami. Tanpa diminta pun kami akan melakukan pengamanan,” ujarnya.

Menurut Eko, pengamanan ekstra yang diberikan tergantung tingkat ancaman yang diterima. Polda Banten   akan menambah jumlah personil yang berjaga di Kantor Panwas Banten. Bahkan,  pendampingan dan pengamanan melekat kepada seluruh anggota Panwas pun bisa dilakukan jika memang ancamannya sangat serius.

Eko meminta anggota Panwas segera melaporkan setiap kali menerima ancaman, baik itu berbentuk SMS maupun telepon langsung. Eko juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan soliditas, serta tidak mudah diprovokasi. “Jangan ancam-mengancam. Kita tetap menjaga ciri khas Banten yang religius,” katanya.

Kapolda mengatakan, prioritas pengamanan pemilukada Banten, yakni lokasi dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemilukada, kantor KPU, kantor Panwas, sarana dan prasarana pemilukada, hingga lokasi atau tempat yang digunakan untuk perhitungan suara hingga tempat pelantikan kepala daerah terpilih. “Kerawanan yang mungkin timbul  di antaranya bentrok antara masa pendukung peserta pemilukada pascapengumuman hasil pemungutan suara. Karena itu, kami  telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur  terpilih yang digelar 30 Oktober mendatang, di Kota Serang,” ujarnya.

Sementara untuk pengamanan wilayah Tangerang dan sekitarnya, lanjut Eko, akan dilakukan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan berkoordinasi dengan Polda Banten sebagai penanggungjawab operasi pengamanan pemilukada Banten 2011. [149] [Sumber: suarapembaruan.com]

Pilgub Banten, Jazuli-Zakki Janjikan Rp1 Miliar Setiap Desa

Serang - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2011 Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki menawarkan sembilan program unggulan yang akan dilaksanakan jika terpilih, satu diantaranya menganggarkan Rp1 miliar per desa untuk infrastruktur.

Pernyataan tersebut disampaikan pasangan tersebut dihadapan ribuan pendukungnya, pada kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung koalisi PKS, PPP, PBR dan PKNU, di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Minggu (16/10/2011).

"Kami memiliki sembilan janji yang merupakan program unggulan, bisa diwujudkan jika nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Banten agar segera sejahtera," kata Jazuli Juwaini dihadapan ribuan pendukung dan kader serta simpatisan PKS, PPP, PBR dan PKNU.

Sembilan janji yang diusung pasangan calon nomor tiga tersebut antara lain, anggaran untuk pembangunan infrastruktur Rp1 miliar setiap desa, penyediaan setengah juta lapangan pekerjaan, penyediaan 100 persen pendidikan gratis sampai dengan SMA/SLTA, menyediakan satu unit traktor setiap gabungan kelompok tani serta pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan di RSUD kamar kelas tiga.

Pasangan tersebut juga menjanjikan pengadaan sarana olahraga lengkap untuk umum di setiap kecamatan, penyediaan beras untuk masyarakat kurang mampu 15 Kg perbulan tiap kepala keluarga.

Kemudian program unggulan lainnya yakni penyediaan kredit usaha untuk kaum ibu Rp10 juta setiap RW dan bantuan dana pengembangan Rp100 juta setiap pondok pesantren.

"Nanti kita jangan lagi mendengar orang miskin tidak bisa berobat karena tidak ada uang, jangan lagi mendengar orang tidak mampu di Banten tidak bisa bersekolah karena tidak punya duit," kata Jazuli Juwaini.

Pada kampanye yang dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan yang memadati Stadion Maulana Yusuf Serang tersebut, hadir sebagai juru kampanye Sekjen PKS Anis Matta, Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi, Ketua DPW PPP Banten Mardiono, Ketua DPW PBR Sabrawijaya, dan Ketua DPW PKNU Ali Nurdin serta sejumlah juru kampanye lainnya.

Dalam kampanye tersebut, dilakukan juga peragaan pencoblosan nomor urut tiga yang dilakukan langsung oleh Cagub Jazuli Juwaini didampingi Cawagub Makmun Muzakki. Para pendukung, kader dan simpatisan pasangan Jazuli-Zakki juga terhibur dengan penampilan grup musik Wali Band.
 (Aef/AT)[Sumber: berita8.com/16/10/2011].

Bupati Serang Dilaporkan ke Panwaslu

SERANG – Setelah Sekda Pemprov Banten Muhadi, kini giliran Bupati dan Wakil Bukati Serang dilaporkan ke Panwaslu Banten. Tim Humas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Jazuli Juwani-Makmun Muzakki (Jazuli-Zakki) melaporkan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah ke Panwaslu Banten, Kamis (13/10). Laporan ini berkaitan dengan adanya pembagian atribut kampanye saat rangkaian HUT ke – 485 Kabupaten Serang dan Gerakan PKK yang dilaksanakan BKKBN di halaman pendopo, Rabu (12/10).

Ketua Tim Media Pasangan Calon Jazuli-Zakki, Muhamad Arif Kirdiat, mengungkapkan saat acara tersebut ditemukan adanya pembagian bingkisan yang disertai stiker pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano). “Dengan adanya pembagikan bingkisan disertai stiker pada acara tersebut yang dihadiri bupati dan wakil bupati, membuktikan bentuk menyoasialisasikan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon,” kata Arif di Kantor Panwaslu Banten.

Ia mengungkapkan, isi bingkisan tersebut, berupa mie instan, minyak goreng, kerudung, dan stiker bergambar Atut-Rano yang dibagikan di kegiatan sosialisasi Keluarga Berencana (KB). Bukan hanya itu, menurut Arif, pada acara tersebut juga terpasang spanduk bergambar Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. “Atut sedang cuti, tapi ada spanduk bergambar selaku Gubernur Banten,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada laporan ke Panwaslu tersebut, Arif menyerahkan bukti berupa compact disc (CD) yang berisi video kegiatan dan aktivitas pegawai Pemkab Serang membagikan bingkisan yang disertai stiker Atut-Rano. “Kami perkirakan, ratusan bingkisan dibagikan pada acara tersebut,” ujarnya.

Pada kesempaten tersebut, Arif memperlihatkan video kegiatan tersebut dan aktivitas bagi-bagi bingkisan.

Ketua Panwaslu Banten Haer Bustomi mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Tim Media Pasangan Jazuli-Zakki. “Semua bukti sudah kami terima dan akan dipelajari,” ujarnya.

Menurut dia, selaku terlapor adalah Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang, sehingga keduanya sangat memungkinkan untuk diminta keterangan.(haryono/b)[Sumber: www.poskota.co.id]

Sekda Dilaporkan Tidak Netral, Penuhi Panggilan Panwaslu

SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Muhadi kembali tak memenuhi panggilan Panwaslu Banten. Namun orang ketiga di Pemprov Banten ini menyampaikan keterangan tertulis kepada Panwaslu Banten, terkait jawaban atas laporan dugaan ketidaknetralan Sekda dalam Pilgub Banten 2011 yang dilaporkan masyarakat beberapa hari lalu.

Surat keterangan tertulis atau klarifikasi atas tuduhan kepada Sekda Banten tersebut diantarkan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan (Asda I) Pemprov Banten, Anwar Masu’d ke Panwaslu yang diterima langsung Ketua Panwaslu Banten Haer Bustomi di Kota Serang, Jumat (14/10).
“Pak Sekda masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga mengutus saya untuk mengantarkan surat keterangan tertulis terkait laporan tersebut,” kata Anwar Mas’ud.

Ia mengatakan, surat keterangan tertulis tersebut berisi penjelasan bahwa tema dalam surat himbauan Sekda Banten ke SKPD dan BUMN untuk pemasangan tema spanduk HUT ke-11 Provinsi Banten, adalah sudah sesuai RPJMD Provinsi Banten hingga 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2010 yakni visi RPJMD tersebut ‘Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa’.

Anwar mengatakan, tema HUT Banten itu ditetapkan pada 23 September 2011 sebelum penyampaian visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada 5 Oktober 2011. “Jika memang Panwaslu membutuhkan keterangan tambahan, Pak Sekda siap hadir memenuhi panggilan Panwaslu,” kata Anwar Mas’ud.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Banten Haer Bustomi mengatakan, pihaknya akan segera mengkaji surat keterangan tertulis tersebut, untuk menentukan apakah diperlukan keterangan tambahan langsung atau tidak dari Sekda Banten Muhadi.

“Kami akan segera kaji keterangan tertulis itu. Kami juga sudah meminta kesediaan Sekda Banten untuk hadir di Panwaslu jika dibutuhkan keterangan tambahan,” kata Haer Bustomi.
Diketahui, Panwaslu Banten sudah menyampaikan surat undangan selama tiga kali untuk meminta keterangan Sekda Banten, sebagi terlapor oleh LSM Ampibi atas dugaan sebagai PNS dan pejabat Provinsi Banten tidak netral dalam Pilgub Banten.

Muhadi dilaporkan atas dugaan tidak netral dan terindikasi berkampanye untuk pasangan calon gubernur ‘incumbent’ Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano) karena membuat surat edaran bernomor 2639/26-09 HMSP/2011 yang ditujukan kepada seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) Pemprov Banten dan BUMN.

Isi surat edaran sebagaimana laporan LSM tersebut, Sekda selaku pemerintah Provinsi Banten memerintahkan kepada SKPD dan BUMN untuk memasang ‘baliho’ dan ucapan selamat Hut ke11 Provinsi Banten dengan tema `Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten, Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

“Laporan LSM tersebut menduga Sekda tidak netral karena ungkapan ‘Teruskan Pembangunan’ merupakan jargon kampanye salah pasangan calon gubernur,” kata Haer Bustomi.

Oleh sebab itu, kata dia, Panwaslu mengundang Sekda Banten Muhadi untuk mengklarifikasi tema ucapan HUT ke-11 Provinsi Banten tersebut. (haryono/dms)[Sumber: poskota.co.id/14/10/2011].

Beginilah...Tarbiyah Membentuk Mereka!!

Islamedia - Tepat pukul 11.30 siang 3 ummahat itu berjalan beriringan sambil menenteng leaflet bergambar calon gubernur Banten. Mereka menelusuri jalan dengan cuaca yang terik membakar siang. Seorang ummahat malah membawa anaknya yang masih TK dan berbusana muslimah rapih seperti uminya.

Mereka mengetuk pintu-pintu rumah yang dilewatinya. Meletakan leaflet didepan pintu rumah warga yang disambanginya. Menempel stiker di tiang2 listrik yang mereka temui. Memasuki gang gang kecil sampai semua rumah dapat disapanya.

Langkahnya lincah, semangatnya lebih panas dari terik matahari yang membuat leher dahaga dan peluh bercucuran. Senyumnya selalu hadir saat berpapasan dengan warga sekitar. Sopan santunnya ditunjukan saat menyapa dan bersalam dengan warga yang bersimpati.

Mereka hanya bertiga ditambah 1 orang anak kecil berbusana rapih juga. Mereka memasuki “kandang” penguasa. Dimana nampak baliho-baliho besar penguasa Banten dan Penguasa Tangerang menghiasi jalan yang mereka susuri. Tak ada rasa cemas dari wajah mereka. Tak ada rasa takut yang nampak dari wajah mereka. Yang tampak begitu jelas dari wajah mereka adalah IZZAH seorang kader dakwah.

Apa yang harus dicemaskan, sementara yang kami sampaikan adalah kebaikan, insyaallah. Apa yang harus ditakutkan, sementara Allah selalu menyertai kita. Itulah mungkin ungkapan yang terbaca oleh kami para ikhwan yang mendampingi, meski para akhwat itu tak mengutarakan alasan kenapa mereka nampak begitu gagah dan berani serta semangat yang tak pernah padam menyebar leaflet, tapi cahaya keimanan mereka mengatakan pada kami. “Tak perlu takut dan tak perlu cemas, jika kita yakin apa yang kita sampaikan adalah dakwah ilallah”

Akhirnya mereka menyerah??

Pada satu titik, mereka akhirnya menghentikan langkahnya! Tak ada lagi langkah-langkah perkasa yang sejak tadi mereka tunjukan seolah menantang siang yang membakar. Tak ada lagi ketuk pintu yang sejak tadi mereka lakukan setiap bertemu rumah yang dilewati. Ada apa?? Lelah sudah?? Ada ancaman yang mengganggu?? Mereka menyerah?? Bukan!! Mereka bukan menyerah!! Mereka berhenti pada sebuah surau berkubah berwarna hijau. Mereka berhenti setelah panggilan adzan memanggil jiwa-jiwa yang ridho pada Tuhannya. Mereka berhenti untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Mereka istirahat untuk menunaikan sholat dzuhur berjama’ah. Tarbiyah membentuk mereka menjadi begitu luar biasa!!

Seusai sholat dzuhur, terdengar obrolan hangat di salah satu rumah warga yang bersebalahan dengan masjid tempat para akhwat itu istirahat. Rumah itu adalah rumah Tokoh/Pembesar FORKABI yang sudah sangat jelas afiliasi politiknya kemana dan kesiapa. Yang jelas afiliasi politiknya bukan ke partai dakwah. Dan terlihat ummahat itu kini sedang berada di dalam rumah itu. Sedang berbincang seru dengan tokoh itu. Menjelaskan siapa mereka, dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Dan tentu menawarkan “dagangan” mereka pada orang yang sudah sangat jelas tidak akan membeli “dagangan” mereka.

Justru merekalah yang harus kita DS kan. Begitu yang disampaikan oleh ummahat itu. Tanpa ada rasa takut dan cemas sedikitpun. Jika tadi mereka memasuki wilayah sang penguasa. Kini mereka benar-benar memasuki “kandang” penguasa!! Mereka lama dirumah itu. Nampaknya terjadi obrolan yang lumayan seru dan menarik. Kenapa para ummahat itu sampai berani sepertit itu?? Iman lah yang telah menggerakan hati dan kaki mereka, dakwah yang telah menjadi ruh mereka. Tarbiyah yang telah membentuk mereka. “kapan-kapan silaturrahim lagi ya bu kesini”. Begitu pesan pembesar Forkabi Pinang Tangerang selepas para ummahat itu berpamitan untuk melanjutkan tugas sebagai sales dakwah.

“Selamat berjuang, selamat bertugas ya ibu-ibu.” Kembali tokoh itu memberi pesan saat para ummahat itu meninggalkan teras rumahnya. Nampak terlihat dengan jelas, tokoh itu tersentuh dengan model perjuangan para ibu-ibu PKS.

Siapa yang tak tersentuh dengan perjuangan para ummahat itu?? Ditengah terik matahari yang membakar, mereka berjalan kaki hanya sekedar menyampaikan leaflet dan memperkenalkan kepada warga. “Ini loh calon gubernur dari PKS”. Kader partai mana yang bisa seperti ini?? Yang ikhlas beramal tanpa bayaran, bahkan malah mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Mereka berjalan bukan sekedar 100-200 meter. Tapi 1-3 kilo meter.

Kader partai mana, yang bisa mendatangi dan menyapa, saat “lawan” politiknya sedang kumpul di markaznya, malah didatangi dan diberikan leaflet?? Ini satu kisah lagi yang ditunjukan oleh para ummahat itu. Dengan senyum dan sapaan yang sopan santun, ummahat itu dengan izzahnya sebagai kader dakwah menyambangi sekelompok anak muda dan bapak-bapak yang sedang berkumpul di sebuah markaz. Ummahat itu memberi leaflet. Dan para pemuda dan bapak2 itu hanya menatap “bengong”. Begitulah tarbiyah telah membentuk mereka!!

Satu lagi fenomena yang terjadi saat DS kemarin. Seorang akhwat dengan PeDe nya memasuki kantor salah satu partai berwarna merah. Mengetuk pintu dan memberikan leaflet!!

Tersentuh hati ini pada perjuanganmu ibu-ibu. Tak boleh ada ikhwan yang meremahkan kualiats perjuangan para akhwat. Mereka begitu luar biasa. Bahkan para ikhwan pun belum tentu bisa!!

Entah mengapa, saat itu juga aku jadi teringat dengan saudara-saudaraku yang pergi meninggalkan jama’ah karena sedikit kecewa. Padahal tarbiyah telah membentuk mereka menjadi begitu indah dan perkasa! Tarbiyah telah mencetak para kadernya menjadi kader penuh cinta pada Tuhannya.

Ya Allah istiqomahkan kami untuk tetap dijalan-Mu...matikan kami dalam keadaan cinta pada jalan dakwah ini...amin..[ar][Sumber: Posted by Abu Rafah-www.islamedia.web.id/10/14/2011].

9 Aksi Program Jazuli-Zakki



1. Rp.1 Milyar untuk pembangunan infrastruktur tiap desa.
2. Penyediaan 1/2 juta Lapangan Kerja.
3. Penyediaan Pendidikan 100% Gratis sampai dengan SLTA/MA Negeri.
4. Penyediaan 1 unit traktor tiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
5. Penyediaan Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap di RSUD kamar kelas 3
6. Pengadaan sarana Olah Raga untuk umum di setiap Kecamatan
7. Penyediaan beras untuk masyarakat kurang mampu 15kg/bulan tiap KK
8. Penyediaan Kredit Usaha untuk kaum Ibu Rp.10 jt. tiap RW
9. Bantuan Dana Pengembangan Rp. 100 jt tiap Pondok Pesantren

Protes, Gola Gong Buka Posko Pengaduan "Buku Atut"

"Saya kira, tidak hanya saya yang mengalaminya. Mungkin saja, ada narasumber lain di buku itu yang tidak dikonfirmasi sebelumnya," kata Heri Hendrayana Haris alias Gola Gong di Serang, Sabtu (8/10/2011).

Menurut dia, disinyalir masih ada narasumber lain yang merasa tidak diwawancarai pihak penulis buku tersebut. Oleh karena itu, ia membuka posko pengaduan dalam upaya untuk mendidik pihak penulis dan penerbit buku tersebut atau penerbit lainnya agar menempuh prosedur dan proses yang benar dalam menulis buku.

"Membuat buku itu tidak boleh sembarangan, prosedurnya harus ditempuh. Buku itu tidak boleh mengutip kata orang tanpa ada konfirmasi dan wawancara yang jelas, apalagi buku itu untuk dikomersialkan," katanya.

Gola Gong mengatakan, di antara proses dalam pembuatan buku tersebut, seperti dibuat daftar isi, kemudian membuat gambaran isi buku, didiskusikan terlebih dahulu, menyebar permohonan wawancara, setelah wawancara itu diketik, kemudian diserahkan hasilnya untuk dikoreksi, diedit kemudian dicetak, dan setelah itu baru diterbitkan.

Ia menambahkan, sebagai salah satu bukti, dirinya tidak merasa memuji-muji Ratu Atut Chosiyah sudah layak untuk menjadi menteri, sebagaimana dalam tulisan buku tersebut. Ia justru sudah menerbitkan sebuah buku berisi kritikan terhadap kepemimpinan Gubernur Banten tersebut yang berjudul Kado untuk Ratu.

Menurut Gola Gong, buku setebal 190 halaman tersebut berisi kritikan tentang kepemimpinan Atut sebagai Gubernur Banten yang diterbitkan pada 1 Oktober 2011 atau dua hari sebelum HUT Ke-11 Provinsi Banten.

"Buku itu sengaja saya buat untuk kado HUT ke-11 Provinsi Banten yang berisi kritikan dari puluhan penulis buku tersebut. Jadi, tidak mungkin jika di buku lain saya malah memuji-muji," katanya.

Namun, kata dia, untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut, dirinya mengaku siap untuk melakukan mediasi dengan cara berdialog atau berdiskusi serta meminta pihak penerbit menarik buku tersebut. Jika tidak ditempuh dengan jalur tersebut, pihaknya akan menyelesaikan dengan menempuh jalur hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu, (Gola Gong Protes Namanya Masuk di Buku Atut), Ketua FTBM Gola Gong memprotes keras pencantuman namanya di buku berjudul Ratu Atut Chosiyah di Mata Publik, Komentar 99 Tokoh Nasional dan Masyarakat Banten.

Di buku tersebut, yakni di halaman 95-96 tercantum komentar berjudul "Sudah Layak Menjadi Menteri" yang diatasnamakan dari Gola Gong, lengkap dengan foto dan identitasnya sebagai Ketua FTBM.

"Saya perlu klarifikasi karena saya tidak tahu-menahu dan tidak pernah diminta secara resmi oleh Banten Smart Foundation sebagai penerbit buku tersebut untuk memberi komentar," kata Gola Gong di Serang, Banten, Rabu. [Sumber :ANT | M.Latief | Latief | 8/10/2011/kompas.com].

Pemilukada Banten: Jazuli Janjikan Dana Rp1 Miliar Tiap Desa

TANGERANG - Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.

"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).

Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.

Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan  pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan  tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.

Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR  dari Fraksi PKS itu.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)[Sumber: mediaindonesia.com/07/10/2011].

Cagub Banten Deklarasi Damai

SERANG, KOMPAS.com- Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten 2011 digelar di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis (6/10/2011). Sebuah plakat deklarasi damai yang akan ditandatangani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpasang di atas podium.

Ada tiga butir pernyataan di plakat deklarasi kampanye damai tersebut. Pertama, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten siap melaksanakan kampanye secara damai, santun, dan bermartabat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, saling menghormati sesama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dan ketiga, memberikan pendidikan demokrasi dan politik yang baik kepada masyarakat di Provinsi Banten. [Sumber: Cyprianus Anto Saptowalyono | Marcus Suprihadi - kompas.com | Kamis, 6 Oktober 2011 ]

Ratu Atut, Kandidat Gubernur Paling Kaya

Serang - Calon Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, tercatat sebagai kandidat terkaya. Kekayaan Ratu Atut paling banyak dibandingkan dua calon gubernur lainnya, yaitu Wahidin Halim dan Jazuli Juwaeni. Jumlah kekayaan Atut berdasarkan surat pemberitahuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B-2703/12/9/20011 tertanggal 28 September 2011, senilai Rp 37,739 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK per 6 Oktober 2006 lalu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 18,160 miliar dengan lokasi paling besar nilainya terdapat di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak, seperti alat transportasi, Rp 3,931 miliar, harta kekayaan lainnya seperti surat berharga senilai Rp 7,855 miliar.

Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan KPK tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), total kekayaan Ratu Atut Chosiyah per tanggal 8 Juli 2011 mencapai Rp 37,739 miliar. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan pada 6 Oktober 2006 silam yang mencapai Rp 41,937 miliar.

Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9,508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, di mana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7,998 miliar. Sedangkan untuk Jazuli Juwaeni, nilai kekayaannya sebesar Rp 2,789 miliar.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten, Irna Narilta, tercatat memiliki harta kekayaan paling besar. Istri mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, ini tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 22,605 miliar per 1 Juli 2011, disusul oleh Rano Karno sebesar Rp 13,014 miliar per 25 Juni 2011, dan Makmun Muzakki sebesar Rp 676,653 juta.

“Kami mengumumkan ke publik, baik melalui media cetak maupun ditempel di kantor KPU Banten, untuk rincian harta Irna di antaranya adalah jumlah harta tidak bergerak sebesar Rp 20,704 miliar, harta bergerak sebesar Rp 1,843 miliar,” kata Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna, Jumat, 7 Oktober 2011. [Sumber: WASI’UL ULUM - tempointeraktif.com].

Gola Gong Persoalkan Buku Atut

Heri Hendrayana Haris (Gola Gong)
SERANG — Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Heri Hendrayana Haris alias Gola Gong mempersoalkan buku berjudul Ratu Atut Chosiyah di Mata Publik, Komentar 99 Tokoh Nasional dan Masyarakat Banten karena memuat pernyataannya tanpa pernah diwawancarai oleh penulis buku tersebut.

"Saya tidak pernah diwawancarai, apalagi bicara soal materi sebagaimana yang dikutip pada buku tersebut. Jika pihak penerbit tidak meminta maaf secara terbuka di media dan menarik buku dalam peredaran, maka saya atas nama Forum Taman Bacaan Masyarakat akan menempuh jalur hukum," kata Gola Gong di Rumah Dunia (RD) Kota Serang, Rabu (5/10/2011).

Ia mengatakan, jika penerbit tidak menghapus komentar dirinya yang ada dalam buku tersebut atau meminta maaf di media massa, pihaknya berencana menggugat penerbit Banten Smart Foundation (BSF) yang telah menerbitkan buku tersebut yang dibagikan saat rapat paripurna DPRD Banten dalam memperingati HUT ke-11 Provinsi Banten.

Ia mengatakan, penerbit BSF yang menyertakan komentarnya dalam buku tersebut di halaman 95-96 berjudul "Sudah Layak Menjadi Menteri" merupakan pencemaran nama baiknya.

Oleh karena itu, jika dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pihak BSF tidak mengklarifikasi masalah tersebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Prosedur pembuatan buku tersebut saya kira tidak ditempuh. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan jika seseorang ingin menerbitkan buku, seperti surat kesediaan saya untuk ikut berkomentar dan konfirmasi saat buku masih menjadi manuskrip," katanya.

Ia juga menambahkan, buku tersebut dicetak pada Mei 2011, tetapi disebar bertepatan dengan HUT ke-11 Banten tanggal 4 Oktober 2011.

"Informasi yang saya peroleh, buku itu disebarkan di lobi ruang sidang paripurna kantor DPRD Banten. Jelas ini ada maksud tertentu dengan buku itu," kata penulis novel yang juga dikenal sebagai budayawan Banten tersebut.

Dalam buku Ratu Atut Chosiyah di Mata Publik yang berisi komentar 99 tokoh nasional dan masyarakat Banten, Gola Gong sebagai Ketua FTBM se-Indonesia menyampaikan komentarnya tentang Ratu Atut Chosiyah.

Selain Gola Gong, beberapa nama yang merupakan tokoh Banten juga menyampaikan komentarnya, seperti Sam Rahmat (Ketua DPW Nasional Demokrat), KH Muhtadi Dimyati, KH Fathul Adim, Prof Sibly Sarjaya LML (Rektor IAIN Banten), dan Herry Rumawatine (Ketua DPRD Kota Tangerang).

Sementara tokoh nasional yang menyampaikan pendapatnya dalam buku tersebut, di antaranya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta), Ruhut Sitompul, serta sejumlah artis ibu kota dan tokoh lainnya dari partai politik.

Direktur Eksekutif Banten Smart Foundation, Faisal Rizal, membantah jika pendapat tokoh dalam buku tersebut tidak ada konfirmasi. Pihaknya mengaku sudah membuat tim untuk menginformasikan ke semua narasumber yang dimuat dalam buku tersebut. [Sumber: Jodhi Yudono - kompas.com | Jumat, 7 Oktober 2011].

Gurita Politik Dinasti Belenggu Rakyat Banten


Serang - Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten, Gandung Ismanto mengatakan, demokrasi di Banten belum mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat karena tersandera oleh kapitalisme dan feodalisme politik.

“Akibatnya demokrasi hanyalah menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan dari dan diantara kaum borjuis semata,” tutur Gandung Ismanto seperti diberitakan Bantenpost.

Menurutnya, demokrasi di Banten hanya melahirkan aristokrasi dan dinasti-dinasti politik baru, persis seperti kekhawatiran Aristoteles dahulu bahwa, “Where some people are very wealthy and others have nothing, the result will be either extreme democracy or absolute oligarchy, or despotism will come from either of those excesses”.

Demokrasi di Banten belum dibangun di atas masyarakat yang merdeka dan sejahtera, serta prosesnya yang hanya prosedural dan mengesampingkan substansi, pada akhirnya hanya melahirkan pemimpin karbitan yang tidak kredibel dan berintegritas baik.

“Inilah bukti nyata dari tesis Chesterton (1931) bahwa 'Democracy means government by the uneducated, while aristocracy means government by the badly educated.' Bahkan Lebih dari itu, Bernard Shaw (1903) membenarkan, bahwa 'Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.',” tuturnya.

Itulah sebabnya mengapa distorsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi sangat besar, cetus Gandung, hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada teramat mahal untuk memanipulasi citra di hadapan rakyat.

Dicontohkan Gandung, untuk membeli dukungan partai, ormas, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan membayar setiap suara pemilih, bahkan mungkin membayar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum untuk mengamankan kepentingan politiknya.

”Atau dengan kata lain memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara, serta berbagai modus politik menghalalkan segala cara lainnya yang telah dianggap sebagai kelaziman, padahal sesungguhnya di hadapan Allah adalah kezaliman yang sungguh sangat nyata,” jelasnya. [mah][Sumber: inilah.com]


Penanganan Fakir Miskin Harus Terukur

KH. Jazuli Juwaini (Cagub Prov. Banten)
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai penanganan fakir miskin harus terukur.

Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.

”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.

Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.

Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pe­ngang­guran, lemahnya daya beli masyarakat, dan muncu­lnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemis­kinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.

Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.

Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.

Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.

”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli.  [Sumber: Imam Prihadiyoko, Agus Mulyadi, kompas.com/27/9/2011]

Pemilukada Banten: PKS Banten Akan Tempatkan Satu Kader di Setiap TPS

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten
Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (nomor urut 1),
Wahidin Halim-Irna Narulita (nomor urut 2) dan
Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (nomor urut 3)
setelah pengundian nomor urut di Cilegon,
Kamis (25/8). (Foto: SP/Laurens Dami) 
[SERANG] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten telah menyiapkan sebanyak 16.735 kader untuk dijadikan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2012-2017 yang akan diselenggarakan 22 Oktober 2011 mendatang.

Jumlah kader yang disiapkan ini disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada sebanyak 16.735 TPS. Keberadaan kader-kader di setiap TPS itu  bertugas untuk mengawasi, mencatat dan mendokumentasikan perolehan suara bagi pasangan calon Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki, pasangan nomor urut 3, pada saat pencoblosan surat suara.

Ketua Tim Media dan Informasi pasangan Jazuli Juwaini – Makmun Muzakki, Muhammad Arif Kirdiyat, di Serang, Selasa (27/9) menjelaskan, setiap kader yang ditempatkan di setiap TPS itu akan dibekali dengan kamera digital. Kamera itu berfungsi sebagai alat dokumentasi guna mencocokkan data pada form C-1 dan rekaman pada data digital yang rawan dimanipulasi.

“Kami memilih cara seperti ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilukada Banten pada tahun 2006 lalu dan pemilukada di beberapa daerah ayng diikuti oleh PKS.  Kami yakin dengan cara seperti ini bisa diketahui tingkat kecurangan. Selain itu, tingkat keakuratan data yang dikirim oleh masing-masing kader ke pusat data PKS bisa lebih akurat,” ujarnya.

Arif menjelaskan, para kader yang akan ditempatkan di setiap TPS itu dibekali dengan pelatihan  tentang standart operation procedure (SOP) menghadapi berbagai regulasi selama pemungutan suara. Sementara untuk TPS yang tidak ada kader PKS, maka partai koalisi pengusung Jazuli-Zakki, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) telah menyiapkan kader pilihan untuk menjadi saksi.

“Para kader yang diterjunkan ke TPS telah dibekali dengan ilmu dan pengetahun tentang trik dan tips untuk mengawasi kejanggalan surat suara, kejanggalan jumlah pemilih dan beberapa hal yang sering dijadikan peluang untuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh lawan politik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Jazuli-Zakki, Mifhtahuddin, mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersama-sama mengawal semua hasil pemungutan suara. “Pendistribuasian hasil pemungutan suara dari TPS sampai ke tingkat kabupaten/kota, sangat rawan untuk dimanipulasi. Hal inilah yang menjadi titik konsentrasi para saksi dari PKS dan partai koaliisi dalam menjalankan misinya,” kata Miftah.

Menurutnya, setiap saksi di 16.735 TPS yang tersebar di wilayah Provinsi Banten, telah terhubung dengan jaringan telepon seluler, sehingga memudahkan komunikasi dan distribusi data hasil pemungutan suara. “Hasilnya dapat langsung dipantau dari kantor pemenangan di Kota Serang dan kantor advokasi di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU Banten Endang Suryadi mengatakan jadwal kampanye terbuka yang dimulai pada 7 Oktober 2011 diawali oleh pasangan nomor urut 3  yakni pasangan calon Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki (Jajuli-Zaki)

“Jatah kampanye pasangan Jazuli-Zaki selain tanggal 7 Oktober, jadwal kampanyenya adalah 10 Oktober, 13 Oktober, dan 16 Oktober,” katanya.

Sedangkan untuk jadwal kampanye nomor urut 1 yakni pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Atut-Rano) yakni pada tanggal 9 Oktober, 12 Oktober, 15 Oktober dan 18 Oktober 2011. Lalu, pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita (WH-Irna) jadwal kampanye terbuka dimulai 8 Oktober, 11 Oktober, 14 Oktober, dan 17 Oktober 2011. [149][Sumber: suarapembaruan.com/27/9/2011]

Baliho PKS Dicopot, Baliho Wahidin Dibiarkan

Tangerang - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang memprotes penertiban Satpol PP terhadap baliho bergambar anggota DPR RI dari PKS Jazuli Juwaini.

Sebab, ketika itu Satpol PP tidak menertibkan baliho Wahidin Halim yang lokasinya berdekatan dengan baliho Jazuli. Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei Susetyo mengatakan, pencopotan baliho tersebut dilakukan pada Selasa (7/6/2011), sekitar pukul 10.00 WIB.

Dua baliho berukuran 2 x 2 meter yang terletrak di Jl K.H Maulana Hasanudin, Cipondoh langsung dicopot tanpa adanya pemberitahuan tersebih dahulu. Namun, tidak jauh dari situ, masih terpasang dengan sangat jelas baliho dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.

“Peristiwa ini sekali lagi mengusik rasa keadilan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” kesalnya.

Jumei mengaku, pencopotan baliho ini telah beberapa kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu dalam rangka menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan kota, kenapa baliho Wahidin Halim masih terpasang. Hal itu tentu tidak adil,” tegasnya. [tn/mah] [Sumber: http://inilah.com]

PKS dan PPP Resmi Berkoalisi di Pilgub Banten

SERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten  resmi berkoalisi. Koalisi keumatan ini akan mengusung Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten, Irfan Maulidi, mengatakan, koalisi ini sangat penting bagi PKS dan PPP. Selain kedua partai memiliki platform yang hampir sama, koalisi keumatan merupakan isu mendasar yang sangat menyentuh masyarakat Banten. “Sebab, kedua belah pihak menekankan nilai keislaman sebagai landasan berpikir untuk menciptakan masyarakat madani,” kata Irfan di Kantor DPW PKS Banten, Jum’at (10/6).

Menurut Irfan, hal yang mendasari dibentuknya koalisi keumatan ini karena masyarakat Banten secara tipologis lebih akrab dengan isu keumatan yang berbasis religius. Apalagi, peran ulama di Banten sangat dominan dalam berbagai momentum sejarah.

Namun, kata Irfan, isu keumatan tidak hanya berkutat pada nilai religiusitas. Isu ini juga sangat universal dan menyeluruh sehingga mencakup masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.

Koalisi antara PKS dan PPP ini sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. PKS memiliki 13 kursi di DPRD Banten, sedangkan PPP memiliki 5 kursi. “Sudah lebih dari cukup. Syarat partai yang mengusung calon gubernur harus memiliki 13 kursi di DPRD,” kata Irfan.

Irfan menambahkan bahwa koalisi sepakat mengusung anggota DPR RI, Jazuli Juwaini, sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan, calon wakil gubernurnya masih menunggu hasil penjaringan di PPP. [Sumber: http://www.republika.co.id]

Perlu Rendah Hati, Sikapi Arogansi


H. Jazuli Juwaini, Dewan Penasehat Gema Keadilan
BANTEN - Dalam orasi politiknya H. Jazuli Juwaini, menyampaikan bahwa pemuda harus mampu melakukan perubahan. Karena perubahan tidak mungkin di pimpin oleh orang tua, pemudalah yang harus mengambil sikap dan mendorong perubahan itu agar segera terealisasikan. Dan gema keadilan sebagai organisasi kepemudaan harus mampu memfasilitasi hal itu.

Pemuda bukan hanya unsur perubah, tapi dia juga harus memimpin perubahan itu. Agar ketika perubahan itu terjadi, tidak dibelokan oleh orang-orang yang bersikap status quo. Artinya keuntungan yang didapat dari perubahan harus dioptimalkan sepenuhnya untuk masyarakat. Kekompakan pemuda harus terus dijaga. Potensinya harus diasah dan diarahkan kepada hal-hal yang identik dengan perbaikan.

Sebagaimana Soekarno pernah bilang, “bawakan aku sepuluh pemuda maka akan kurubah dunia”. Saya pikir, subtansi dari kata-kata ini adalah niat perbaikan yang sungguh-sungguh. Keberanian yang terpatri dalam jiwa akan membawa semangat konsistensi yang terus menerus. Dan yang paling penting adalah kerendahan hati dalam menyikapi arogansi orang lain. Agar kita ketika berkuasa tidak melakukan hal yang sama. (GK)

Jazuli Juwaini akrab dengan pengurus Gema Keadilan

Jazuli Juwaini Berpose dengan paduan suara Gema Keadilan dari SMAN 1 Rangkas Bitung

Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Provinsi Banten

Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota-se-Provinsi Banten

Dedi Mizwar Dipertimbangkan Dampingi Jazuli

Dedy Mizwar
Tangerang: Bakal Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwaini dari Partai Keadilan Sejahtera sedang mempertimbangkan aktor Dedy Mizwar untuk mendampingi sebagai calon Wakil Gubernur.

"Dedy Mizwar masuk dalam pertimbangan untuk mendampingi dan diusung sebagai calon wakil gubernur," kata Jazuli Juwaini ditemui dalam acara musyawarah kerja daerah PKS Kota Tangerang Selatan di Serpong, Ahad (10/7).

Jazuli mengatakan, selain Dedy Mizwar, PKS juga sedang mempertimbangkan calon lainnya dari unsur birokrat, politisi dan tokoh masyarakat. Namun, ia masih belum ingin mengungkapkan calon yang kini masuk dalam pertimbangannya. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan survei untuk melihat keseriusannya.

Yang jelas, PKS lebih mengutamakan pendamping yang memiliki visi dan misi sesuai partai yakni melakukan pembenahan terhadap Banten lebih baik. "Intinya, kita sedang berupaya mencari pendamping wakil gubernur yang memiliki visi dan misi sesuai partai untuk membenahi Banten," kata anggota DPR ini.

Selain mempertimbangkan mencari calon wakil gubernur, PKS juga sedang melakukan konsolidasi dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi nantinya. Saat ini, sudah ada empat partai politik yang siap berkoalisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, dirinya masih belum bisa menginformasikannya.

"Ada empat partai politik yang siap bergabung bersama PKS nantinya. Tetapi, untuk menjaga suhu politik, kami belum bisa memberitahunya," kata Jazuli yang juga warga Ciputat, Tangerang Selatan.

Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi menambahkan bila PKS sudah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dengan mengusung Jazuli Juwaini. "Sedangkan untuk calon wakil gubernur, kita baru akan mengumumkannya saat pengembalian formulir. Karena, ada beberapa orang yang sedang kami pertimbangkan," katanya.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]

Fraksi PKS DPRD Banten Kembalikan Mobil Dinas

Serang: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Banten mengembalikan 10 unit mobil dinas anggota DPRD hasil pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. Aksi pemulangan ini berkaitan adanya temuan BPK dalam pengadaan mobil dinas tersebut.

"Meskipun surat permintaan dari biro umum dan perlengkapan belum kami terima, namun kami berinisiatif mengembalikan mobil dinas itu pada Rabu (6/7) kemarin," kata Ketua Fraksi PKS Sanuji Pentamarta di Serang, Ahad (10/7).

Ia mengatakan, semua anggota dari Fraksi PKS sudah mengembalikan mobil dinas anggota DPRD. Ini mengingat pengadaan mobil dinas yang dilakukan Biro Umum dan perlengkapan Provinsi Banten serta Sekretariat DPRD Banten menjadi salah satu temuan BPK Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Provinsi Banten tahun anggaran 2010 yang disampaikan BPK beberapa pekan lalu.

"Kami tidak ingin penggunaan mobil dinas DPRD tersebut malah menjadi permasalahan hukum, untuk itu semuanya sudah dikembalikan," kata Sanuji Pentamarta.

Sebelumnya dalam LHP BPK Senin 13 Juni 2011, pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan serta Sekretariat DPRD senilai Rp16,89 miliar, menjadi salah satu temuan BPK karena dinilai bukan peruntukannya. Selain itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga mengeluarkan belanja perawatan kendaraan bermotor bagi yang tidak berhak senilai Rp472,67 juta.

Pengadaan mobil dinas anggota DPRD tersebut seluruhnya sebanyak 80 unit, meliputi 20 unit diperuntukkan bagi pimpinan alat kelengkapan dewan dan 60 unit lagi untuk anggota dewan.

Setelah BPK menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut bermasalah karena bukan peruntukannya pada rapat paripurna Istimewa LHP BPK atas laporan keuangan APBD Banten 2010, jumlah mobil dinas yang dikembalikan anggota DPRD Banten sebanyak 11 unit, terdiri dari satu unit dari anggota Komisi V DPRD Banten, Ananta Wahana dan 10 unit dari anggota dewan berasal dari Fraski PKS.

Sanuji mengatakan, pengembalian mobil dinas sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mulai dari bukti penyerahan dan berita acara serah terima pinjam pakai mobil dinasnya yang disiapkan Biro Umum dan Perlengkapan. Sebelum mengembalikan mobil dinas, pihaknya mendapat surat dari Sekretariat DPRD (Setwan) berisikan permintaan pengembalian mobil dinasnya ke Biro Umum dan Perlengkapan sebagai tindaklanjut temuan BPK.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]

Top